DPRD Muaro Jambi Bahas Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an, Perkuat Literasi Keagamaan

MUAROJAMBI - Upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur’an menjadi perhatian DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Jumat, 16 Oktober 2026, DPRD Muaro Jambi menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembelajaran Al-Qur’an.

DPRD Kabupaten Muaro Jambi membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an sebagai salah satu upaya mendorong penanganan yang lebih terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran, tetapi juga memperkuat pendataan masyarakat, pembinaan, koordinasi lintas sektor, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik Al-Qur’an.

Dukungan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran juga menjadi bagian penting agar program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pembahasan Ranperda ini menjadi langkah penting untuk mendorong hadirnya kebijakan yang lebih terarah. Sebab, upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur’an membutuhkan sinergi pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat.

Ranperda ini diharapkan menjadi dasar penguatan program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an. Efektivitasnya kelak akan ditentukan oleh kejelasan pelaksanaan, dukungan anggaran, ketersediaan tenaga pendidik, serta jangkauan program hingga ke masyarakat.